Penilaian Property secara singkat memiliki pengertian sebuah metode untuk menilai atau memperkirakan harga properti dari harga masa lalu untuk kemudian dijual atau dibeli oleh klien. Profesi ini menangani berbagai hal yang berkaitan dengan properti mulai dari harga tanah, hingga bangunan seperti rumah, apartemen, gedung dan sebagainya.
Dikutip Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), praktek penilai properti mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1970-an. Hal ini seiring dengan perkembangan iklim dunia usaha di Indonesia, sehingga kebutuhan akan jasa penilaian property dari waktu ke waktu terus berkembang.
Pekerjaan sebagai Penilai properti juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar, ini karena hasil penilaian dari seorang penilai property akan menjadi pertimbangan klien nantinya. Dalam mempertimbangkan harga, seorang penilai akan melihat dari berbagai faktor, seperti pergerakan harga hingga saat ini, kemudahan lalu lintas dan juga faktor lingkungan.
 |
| Image From Pixabay |
Seorang penilai properti umumnya bergabung dalam Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maupun perusahaan properti. Profesi penilai property ini berada di bawah naungan organisasi resmi MAPPI.
Penilaian aset/properti dewasa ini sangat diperlukan baik oleh swasta maupun pemerintah baik pusat dan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan tertib administrasi untuk mendorong pengelolaan (optimalisasi) aset ke arah yang lebih baik dan modern.
Penilaian properti dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, misalnya: Penilaian Properti untuk tujuan jual-beli, kelayakan sewa maupun pengkajian sewa berjalan dan untuk menilai obyek pajak untuk menentukan beasaran pajaknya, menilai aset daerah untuk kepentingan penyusunan neraca/laporan keuangan daerah serta untuk menghitung komposisi hutang dan ekuitas dalam struktur permodalan suatu usaha.
Jasa penilaian dapat digunakan untuk kepentingan secara umum, tetapi saat ini pemanfaatannya lebih banyak digunakan oleh dunia usaha dan Instansi Pemerintah. Tujuan dan alasan dilakukannya penilaian terhadap harta kekayaan, pada hakekatnya mencakup hal-hal sebagai berikut.
- Melengkapi aplikasi pinjaman.
- Pengembangan dan rehabilitasi perusahaan dengan fasilitas investasi dari Pemerintah.
- Perusahaan yang akan go public (penawaran saham perdana/IPO).
- Penutupan asuransi.
- Perusahaan merger / akusisi.
- Pemindahan hak.
- Likuidasi perusahaan.
- Penetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sementara itu pihak-pihak yang dapat memanfaatkan jasa penilaian adalah sebagai berikut.
- Pemerintah, untuk Pengenaan tarip pajak, Menghitung dan mengetahui kekayaan nasional, Dalam rangka penggabungan usaha/penambahan modal bagi perusahaan negara atau investasi dibidang-bidang lain, Hibah (termasuk bantuan dari pihak lain), Penilaian proyek sebelum diserahkan kepada pemerintah, Menutup asuransi, Jual-beli, Tukar Guling Aset Pemerintah, Pembebasan tanah, dsb, Penilaian sarana umum untuk penentuan tarip yang wajar pelayan public (seperti: PLN, Perumtel, Jalan Tol, dsb).
- Lembaga Keuangan (Bank), untuk salah satu dasar pengeluaran kredit (pinjaman) dan leasing, Jaminan hipotek, Dasar perhitungan untuk dijual bila harus dilelang, Menghitung kekayaan bank atau nasabah.
- Perusahaan Asurasi, untuk dasar pengenaan tarif polis (premi asuransi), dasar menetapkan ganti rugi, Jaminan.
- Perusahaan Lelang dan Pegadaian, dapat memanfaatkan jasa penilaian untuk Menetapkan dasar harga dasar lelang dll.
- Badan Pelaksana Pasar Modal, untuk Penentuan nilai aktiva perusahaan yang akan go public, Penentuan nilai saham, dll
- Pribadi/Perseorangan/Masyarakat, untuk hibah, Penggabungan / pendirian / pembagian usaha dan harta, Pembagian harta / dan warisan, Jual-beli / lelang, Menutup asuransi, Memutuskan kredit / jaminan hipotek.
Dasar Hukum Profesi Penilai Property
Penilai properti masuk dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan, dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu No.101/PMK.01/2014/2014 tentang Penilai Publik.
Dari Permen tersebut, maka izin menjadi penilai publik juga ditetapkan dengan keputusan menteri dan diklasifikasikan dalam bidang jasa:
- penilaian properti sederhana;
- penilaian properti;
- penilaian bisnis; atau
- penilaian personal properti.
Profesi penilai property juga bekerja sesuai kode etik yang sudah diatur dan sertifikasinya kerap diadakan oleh MAPPI.
Peran dan Tanggung Jawab Penilai Properti
Penilaian properti sangat diperlukan oleh berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, hal ini dikarenakan akan meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan tertib administrasi untuk mendorong pengelolaan aset ke arah yang lebih baik dan modern.
Semoga tulisan singkat ini bisa membantu anda untuk memahami apa itu Penilaian Property.
Salam
*dari berbagai sumber
